PM Malaysia Mundur Tahun Depan
Rabu (08/10), Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi mengumumkan bahwa ia akan mundur Maret 2009, empat tahun sebelum masa jabatannya berakhir. Ia akan menyerahkan posisinya kepada wakilnya Najib Razak.
Pengumuman ini telah diduga sebelumnya, setelah partai pemerintah memperoleh hasil pemilihan terburuk dalam pemilu Maret tahun ini. Sebelumnya, pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim telah meminta parlemen untuk menggelar sidang darurat guna mengajukan mosi tidak percaya terhadap perdana menteri Abdullah Ahmad Badawi. Namun upaya ini masih menemui beberapa sandungan.
"Mosi ini dalam peraturan perlemen kita tidak begitu memuaskan, karena hanya terletak pada bidang kuasa perdana menteri. Sekarang beliau belum memberi kepastian bila memajukan mosi tersebut. Jadi kita sedang melihat dan menunggu optionnya."
Anwar Ibrahim juga mengatakan ia telah menyurati Raja Malaysia, Mizan Zainal Abidin, Sultan Trengganu. Raja berhak memerintahkan diselenggarakannya sidang paripurna.
"Dengan raja pun suatu option. Tapi proses konstitusi parlemen, ada jalurnya. Pertemuan, perundingan bersama, parlemen, kemudian pada raja. Setelah raja putuskan, akan kembali lagi pada parlemen."
Pimpinan pihak oposisi Anwar Ibrahim yang berusia 61 tahun ini telah menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Abdullah Badawi usai parlemen Malaysia kembali mengakhiri masa reses tanggal 13 Oktober mendatang.
"Kita tunggu option apa yang dapat dilakukan awal, tunggu sidang awal 13 Oktober. Tapi sidang 13 Oktober juga belum pasti. Mosi ini hanya dapat dilakukan sekiranya speaker dan pemerintah tidak membantah. Jadi karena isu konstitusi dan perjalanan parlemen sangat terbats. Kita perkirakan satu negara yang demokratik. Bayangkan 1 mosi tidak percaya atau non confident vote tidak boleh dikemukakan, melainkan dengan kuasa perdana menteri. Ini tidak berlaku di mana mana negara demokrasi."
Saat ini, menurut Anwar Ibrahim koalisi oposisi telah menguasai 82 kursi di parlemen. Untuk mendominasi parlemen, oposisi masih membutuhkan sekitar 30 suara. Anwar mengaku, ia telah mendapatkan lebih dari 30 anggota parlemen dari Barisan Nasional yang bersedia berpindah kubu dan bergabung dengan koalisinya. Namun nama-nama mereka masih tetap dirahasiakan.
"Kita ikut jalur legal dan konstitusional jadi ditanya kenapa tidak diumumkan nama sekarang. Ini Malaysia. Kalau kita buka sekarang, orang itu akan ditekan dan malah bimbang tentang keselamatan diri mereka. Bahkan SAPP Sabah ada 2 orang, sebaik diumumkan, terus instrumen pemerintah, jaksa agung, anti corruptionnya semua akan pergi menekan mereka. Saya pastikan itu karena saya pilih itu untuk mengambil langkah yang lebih cermat, berhemat, teliti agar jangan ada usaha untuk mensabotase."
Pernyataan Anwar Ibrahim ini dianggap oleh pemerintah Malaysia yang telah memerintah selama 51 tahun terakhir sebagai bualan. Media setempat juga mulai meragukan kemampuan Anwar Ibrahim setelah ia gagal menepati batas waktu yang ditetapkannya dalam usaha mengambil alih kekuasaan pemerintahan di Malaysia. Kini, batas waktu 16 September telah lewat dan permohonan mosi tidak percaya yang diajukannya pun ditolak oleh parlemen. Anwar Ibrahim belum menetapkan batas waktu yang baru. Ia juga telah membantah berita yang mengatakan, bahwa perwakilan dari partainya telah mengadakan perundingan dengan pemerintah. (vlz)
